5 Essential Elements For reformasi intelijen indonesia

5 Essential Elements For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Kasus penculikan oleh Tim Mawar terhadap aktivis adalah sebuah kegiatan intelijen yang masuk dalam pelanggaran HAM. Walaupun masih terjadi kontrovensi terhadap aktivis yang hilang, maka operasi seperti ini sebaiknya tidak dilakukan.

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan organizing dan path

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup lethal. Beberapa pendadakan strategis tersebut adalah terorisme, konflik agraria, dan separatisme dan masalah perbatasan.

Yet another challenge would be the sectoral rivalry amongst the armed service, law enforcement, and strategic intelligence solutions, all of that are oriented to interior stability threats and domestic intelligence functions. Domestic threats kind a contested operational area, a ‘gray’ zones of protection, safety, and intelligence threats.

Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

DPR’s capability extends past the slender interpretation of legislating or lawmaking. Moreover, it retains the budgeting authority and the more major operation of symbolizing the parents in supervising The supervisor capability. This really is absolutely exemplified by the suitable to perform interpellation, i.e., questioning The manager on an aspect of presidency protection and the necessity the President really should attain its acceptance in coming into into Intercontinental treaties that considerably impacts the men and women’s livelihood and also to declare war. To enhance DPR’s supervisory position, an impartial audit agency generally known as The cash Audit Organization (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) by having an authority Evidently represented by its identify, is shaped. DPD, Indonesia’s version within the Baca selengkapnya senate, executing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to preparing payments and making tips (without the need of voting or legislative electrical electricity to enact them) related with problems with regional autonomy, relationship and fiscal balances concerning central and regional ability, formation, enlargement, and merger of regions, administration of all-purely natural as well as other fiscal usually means.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

Intelijen Indonesia perlu lebih erat menjalin hubungan dengan pihak intelijen dan kontra intelijen dari negara lain. Hubungan yang baik dengan pihak lain ini diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman yang terjadi di negara lain menyebar di Indonesia.

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Kewenangan politik terutama DPR harus dibatasi untuk tidak membuka rahasia intelijen. Presiden sebagai person